Pasca Demo LSM Geransi di KPK, Kasus PJU Kerinci Siap Seret Pejabat dan Elit Politik

VA News - Jakarta – Aksi demonstrasi yang digelar LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Geransi) di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (30/7) menjadi pemicu gelombang baru dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp 5,4 miliar di Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Jambi.

Pasca aksi tersebut, aparat penegak hukum mulai memberi sinyal akan mengembangkan kasus ke tingkat yang lebih tinggi. Dugaan keterlibatan pimpinan DPRD, anggota Badan Anggaran, dan tokoh partai politik lokal semakin menguat. Publik pun menanti langkah tegas dari KPK dan Kejaksaan untuk menindak semua pihak yang terlibat.

Ketua LSM Geransi, Arya Candra, SH, dalam pernyataannya kepada wartawan Talago Batuah Media Group dari Jambi, menegaskan bahwa skandal ini bukan sekadar pelanggaran teknis proyek, melainkan kejahatan terstruktur yang melibatkan kekuatan politik.

“Kasus ini akan terus bergulir. Kami punya data kuat bahwa pengaturan proyek dan aliran dana melibatkan aktor-aktor politik yang selama ini tidak tersentuh hukum. KPK harus segera turun tangan dan buka penyelidikan baru,” ujar Arya.

Dalam aksi tersebut, massa Geransi membentangkan spanduk bergambar lima tokoh legislatif yang disilang merah: Arwiyanto, Edminuddin, Amrizal, Boy Edward, dan Irwandri. Simbol itu dianggap sebagai bentuk perlawanan moral terhadap mereka yang dinilai bertanggung jawab atas dugaan praktik korupsi.

Arya juga menyoroti belum ditetapkannya konsultan pengawas sebagai tersangka, meski perannya sangat krusial dalam pelaksanaan proyek. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus menyentuh semua pihak, bukan hanya pelaksana teknis.

“Kalau hanya sembilan orang yang ditahan, sementara aktor utama dibiarkan, maka keadilan tidak akan tercapai. Kami akan terus kawal kasus ini, bahkan siap turun lagi dengan massa yang lebih besar,” tambahnya.

Dengan semakin banyaknya tokoh yang disebut terlibat, publik menuntut transparansi dan penegakan hukum tanpa kompromi. Kasus PJU Kerinci kini memasuki babak baru, dan diprediksi akan menjadi ujian serius bagi integritas lembaga penegak hukum di Indonesia. (TR)