Vocalandalas - Fenomena jual beli Kartu Tanda Anggota (KTA) LSM dengan data palsu terus menjadi sorotan, terutama setelah sejumlah calo ditangkap oleh pihak berwenang. Praktik ilegal ini tidak hanya mencoreng nama baik lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sah, tetapi juga merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap peran LSM dalam mendukung pembangunan dan advokasi.
Modus operandi mereka melibatkan pembuatan KTA palsu dengan teknologi cetak dan barcode yang menyerupai dokumen asli, lalu menjualnya kepada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan status anggota LSM untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, para pelaku sering memanfaatkan celah dalam sistem verifikasi untuk menjalankan aksi mereka.
Kapolres Batu, AKBP Andy Yudha Pranata, menyatakan:
_"Kami telah mengamankan beberapa pelaku yang terlibat dalam praktik pemerasan dan penjualan KTA palsu. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan harus dihentikan."_
Selain penangkapan calo, pemerintah juga menegaskan adanya sanksi hukum berat bagi pemegang KTA palsu. Berdasarkan Pasal 263 KUHP, pembuatan dan penggunaan dokumen palsu dapat diancam dengan pidana penjara hingga 6 tahun, sementara Pasal 264 KUHP meningkatkan ancaman menjadi 8 tahun jika dokumen palsu merupakan akta otentik. Pemegang KTA palsu juga dapat dikenakan Pasal 266 KUHP dengan ancaman pidana hingga 7 tahun, terutama jika digunakan untuk keuntungan ilegal. Dalam kasus penggunaan teknologi digital, pelaku dapat dijerat dengan UU ITE yang memberikan sanksi hingga 12 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp12 miliar.
Pemerintah dan masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap keberadaan KTA palsu ini. Selain itu, LSM yang sah perlu meningkatkan sistem keamanan data dan memperketat proses verifikasi keanggotaan untuk mencegah penyalahgunaan. Langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap LSM sebagai mitra strategis dalam pembangunan masyarakat. (WE)
Tidak ada komentar :