Yasonna menilai reshuffle diperlukan agar menteri bekerja maksimal.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly. (Chung)
FAJARBANGSA.CO.ID – Isu reshuflle jilid III kembali mencuat setelah pernyataan Presiden Joko Widodo yang siap mengganti menteri jika tak memenuhi target. Spekulasi pun bermunculan jika perombakan kabinet akan segera dilakukan. Menanggapi hal itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, menyerahkan sepenuhnya urusan perombakan kabinet itu kepada Presiden Jokowi.
"Jadi begini, soal reshuffle itu sepenuhnya otoritas presiden, konstitusional itu," kata Yasonna saat ditemui di Gedung DPR, Selasa 25 April 2017.
Menurut dia, evaluasi terhadap kinerja menteri memang harus dilakukan. Evaluasi itu dinilainya perlu dilakukan untuk memacu kinerja para menteri Kabinet Kerja.
"Kalau (evaluasi) tidak jalan, ya nanti orang berada di zona nyaman terus. Harus ada itu supaya ada target-target, para menteri bekerja sepenuh-penuh hatinya, sebaik-baiknya," lanjut politisi PDI Perjuangan itu.
Ketika ditanya kesiapan dirinya jika terkena reshuffle, Yasonna menjawab santai. Ia menekankan setiap menteri harus siap dan menyanggupi. "Semua harus siap," kata Yasonna.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung pergantian menteri di Kabinet Kerja bila para pembantunya itu gagal memenuhi target yang ditetapkannya. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Kongres Ekonomi Umat di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu 22 April 2017.
“Saya bekerja memang selalu memakai target. Jadi Pak Menteri pernah bertanya kepada saya, Pak targetnya terlalu besar, terlalu gede. Itu urusannya menteri. Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya,” kata Jokowi.
Sumber"VIVA.CO.ID"
FAJARBANGSA.CO.ID – Isu reshuflle jilid III kembali mencuat setelah pernyataan Presiden Joko Widodo yang siap mengganti menteri jika tak memenuhi target. Spekulasi pun bermunculan jika perombakan kabinet akan segera dilakukan. Menanggapi hal itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, menyerahkan sepenuhnya urusan perombakan kabinet itu kepada Presiden Jokowi.
"Jadi begini, soal reshuffle itu sepenuhnya otoritas presiden, konstitusional itu," kata Yasonna saat ditemui di Gedung DPR, Selasa 25 April 2017.
Menurut dia, evaluasi terhadap kinerja menteri memang harus dilakukan. Evaluasi itu dinilainya perlu dilakukan untuk memacu kinerja para menteri Kabinet Kerja.
"Kalau (evaluasi) tidak jalan, ya nanti orang berada di zona nyaman terus. Harus ada itu supaya ada target-target, para menteri bekerja sepenuh-penuh hatinya, sebaik-baiknya," lanjut politisi PDI Perjuangan itu.
Ketika ditanya kesiapan dirinya jika terkena reshuffle, Yasonna menjawab santai. Ia menekankan setiap menteri harus siap dan menyanggupi. "Semua harus siap," kata Yasonna.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung pergantian menteri di Kabinet Kerja bila para pembantunya itu gagal memenuhi target yang ditetapkannya. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Kongres Ekonomi Umat di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu 22 April 2017.
“Saya bekerja memang selalu memakai target. Jadi Pak Menteri pernah bertanya kepada saya, Pak targetnya terlalu besar, terlalu gede. Itu urusannya menteri. Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya,” kata Jokowi.
Sumber"VIVA.CO.ID"
Tidak ada komentar :